Pertemuan Tentang Pengurusan Badan Hukum dan Software Akuntansi Sabtu, 04 Maret 2017

Pada tanggal 04 Maret 2017, PLKM Kristofor Caritas PSE KAM melaksanakan kegiatan “Pengurusan Badan Hukum dan Software Akuntansi”. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Yayasan Caritas PSE KAM, Jl. Sei Asahan No. 42 Medan. Pertemuan ini dihadiri oleh Badan Pembina PLKM: P. Markus Manurung, Pengurus PLKM: Bapak Maju Purba dan Ibu Diana Barus, 14 perwakilan CU-Koperasi Paroki anggota PLKM, serta 2 Paroki yang akan membentuk Koperasi Serba Usaha: Paroki Siborongborong dan Lintongnuhuta. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 56 orang.

Untuk menjelaskan tentang Badan Hukum Koperasi, PLKM Kristofor Caritas PSE KAM mengundang narasumber yakni: Bapak Zulkifli Utama (DEKOPIN) dan Ibu Lindawani Girsang (Notaris). 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi sebagai badan usaha harus berbadan hukum. Badan hukum koperasi adalah pengesahan bahwa koperasi tersebut telah sah dan legal berdiri sebagai sebuah koperasi yang tercatat di notaris dan di sahkan oleh kementerian koperasi. Sesuai dengan pengertian koperasi di atas, Badan hukum koperasi diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14.

Jumlah Credit Union (CU)-Koperasi Paroki yang didampingi dan sah menjadi anggota PLKM Kristofor Caritas PSE KAM adalah sebanyak 19. Sebagian besar, CU-Koperasi Paroki tersebut belum Berbadan Hukum sesuai dengan hakekat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dengan kondisi tersebut, keberadaan CU-Koperasi Paroki rawan dari segi hukum.