Pertemuan Caritas Pse Dengan Kadis Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Humbahas Terkait Rencana Kegiatan Rehabilitasi Dan Pembentukan Hkm Program TFCA For Sumatera

VCT Mobile

Hari ini, Senin (25/01/2016) staf TFCA melakukan pertemuan dengan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait dengan rencana kegiatan rehabilitasi dan pembentukan HKm di desa Parmonangan. Pertemuan yang berupa diskusi selama ±45menit ini berlangsung di ruang kerja kadis Drs. Laurencius Sibarani. Turut hadir dalam diskusi Kabid. Pengusahaan Hutan, Gindo Munthe, SH. Jadwal pertemuan ini telah ditetapkan dan disepakati oleh kadis bersama staf TFCA pada tanggal 20 Januari 2016.

 

Tujuan kedatangan Caritas PSE melalui staf TFCA for Sumatera adalah untuk menyampaikan rencana rehabilitasi dan pembentukan HKm yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi dalam FGD di pendopo Kabupaten Humbahas (Nopember 2014). Pelaksana program menyadari bahwa dalam rangka menuju kegiatan tersebut perlu ada tahapan dan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas.

Menanggapi tujuan tersebut, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Drs. Laurencius Sibarani menyampaikan bahwa kegiatan Caritas PSE sangat didukung oleh dinas Kehutanan dan juga Bupati Humbahas yang telah disampaikan pada kegiatan di Pendopo Kabupaten. Tetapi tentunya ada peraturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa jika lahan yang ingin direhabilitasi dan yang diajukan sebagai HKm berada dalam kawasan hutan (baik hutan lindung, hutan produksi, dan jenis hutan lainnya), maka kementerian kehutanan dan lingkungan hidup harus disurati melaui dinas kabupaten. Tetapi jika lahan yang akan diusulkan adalah milik masyarakat, maka kementerian tidak perlu disurati, namun tetap berkoordinasi dengan dinas humbahas.

Beliau juga menambahkan bahwa kewenangan tentang pengelolaan hutan saat ini bukan lagi melalui dinas kabupaten sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, tetapi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di hutan harus dilapor ke dinas kabupaten. Kadis juga menjelaskan dalam pembentukan HKm perlu diadakan musyawarah desa bahwa lahan hutan akan dikelola menjadi HKm. Tentunya tidak diperbolehkan melakukan penebangan kayu. Tetapi jika dilakukan penanaman seperti petai, durian, dan tanaman lainnya buahnya bisa diambil oleh masyarakat. Dalam hal ini, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menganggap bahwa jika sudah di HKm kan hutan menjadi milik masyarakat sehingga jadi sembarangan melakukan penebangan.

Kabid. Pengusahaan Hutan Kab. Humbahas, Gindo Munthe juga menambahkan bahwa harus ada pengakuan hak dari masing-masing keluarga tentang status lahan yang diberikan untuk rehabilitasi dan HKm jika di luar kawasan. Beliau menyampaikan bahwa dari dinas mengharapkan untuk kegiatan rehabilitasi sebaiknya diprioritaskan di lahan kritis. Jenis rehabilitasi yang akan dilaksanakan apakah teknik sipil atau vegetatife. Sedangkan untuk HKm, beliau menegaskan bahwa kegiatan yang boleh dialakukan dalam HKm adalah pemberdayaan potensi yang ada. Seperti budidaya lebah madu, atau budidaya lainnya.

Darwis menyampaikan bahwa yang menjadi kendala adalah belum adanya batas yang jelas antara lahan masyarakat dan hutan. Masyarakat menganggap bahwa lahan yang tersebut adalah milik mereka, milik nenek moyang mereka. Jadi dari sisi program berharap ada dampingan untuk melihat batas-batas tersebut. Menurut Kadis, sampai saat ini belum ada ditata batas kawasan hutan karena adanya perubahan-perubahan tentang UU tentang kawasan hutan. Mulai dari jaman Belanda, penetapan kawasan berdasarkan TGHK, SK. 44 Tahun 2015 sampai pada SK 579 Tahun 2014. Bahkan berdasarkan SK 44, 58% wilayah Humbahas termasuk kawasan hutan. Berdasarkan SK 579 tahun 2014, 90% wilayah kec. Pollung masuk dalam kawasan hutan. Sehingga memang sampai saai ini belum ada tata batas hutan secara jelas, tambahnya.

Terkait keberadaan hutan, mungkin jika tidak dilakukan penyadartahuan kepada masyarakat, 5 tahun ke depan bisa mengakibatkan suplai air sangat berkurang. Vegetasi juga berubah seperti minat masyarakat untuk menanam kelapa sawit. Kadis dan Kabid pengusahaan hutan juga sependapat dalam hal ini. Bahwa memang masyarakat belum berpikir bagaimana agar keberadaan alam dapat lestari. Masyarakat sebagian besar masih memikirkan kebutuhan saat ini.

Sebagi keputusan dalam pertemuan ini adalah Kadis memberitahukan bahwa Caritas perlu membuat dua (2) buah surat Permohonan Cek Status Lahan yakni untuk HKm dan Rehabilitasi Hutan Lindung.