Sosialisasi Dan Pembentukan Kelompok Hutan Kemasyarakatan di Desa Tarabintang dan Desa Parmonangan

Salah satu kebijakan penting yang dapat menjadi cermin kemauan pemerintah mengembalikan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan kehutanan khususnya di kawasan hutan lindung di Indonesia adalah kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui program ini, akses masyarakat dalam mengelola hutan kembali dibuka setelah sekian lama tertutup.

Dalam rangka menyikapi peluang tersebut, sosialisasi pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di desa Parmonangan dilakukan bersama Pendi Siregar dari Lembaga PETRA pada tanggal 01 April 2017.

Masyarakat desa Parmonangan sepakat akan membentuk kelompok HKm. Kegiatan ini dihadiri oleh 104 orang masyarakat yang juga dihadiri ke empat Raja Huta yang ada di Parmonangan, kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama beserta masyarakat desa parmonangan.

Pendi Siregar menyampaikan bahwa masyarakat perlu berpikir cerdas dan mengambil kesempatan yang diberikan pemerintah terkait pemberian ijin pengelolaan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial, yang salah satunya adalah HKm. “Kita amankan dulu status lahan kita, karena kita belum mengetahui kebijakan berikutnya yang berkaitan dengan hutan, jangan sampai kita hanya sebagai penonton”, ungkapnya. Beliau menyampaikan bahwa melalui ijin usaha pengelolaan HKm (IUP HKm), masyarakat akan memiliki hak kelola hutan dengan legal, dan akan banyak dampingan dan bantuan nantinya.

Setelah mendengar penjelasan, seluruh masyarakat yang hadir menyatakan setuju dalam pembentukan kelompok HKm. Raja huta sindawar yang mewakili Raja Huta Parmonangan menyampaikan setuju atas pembentukan dan pengusulan HKm. Lokasi yang diberikan adalah Rube Baru yang dulunya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai lokasi trans, namun pembangunannya terbentur karena status kawasan lindung. Kepala desa Parmonangan, Suratman Gajah menghimbau agar masyarakat benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Pendi Siregar untuk kebaikan masyarakat desa Parmonangan.

Pembentukan kelompok HKm di dusun Napasingkam dilakukan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Aula Masjid Napasingkam. Pembentukan kelompok ini sebagai tindak lanjut atas persetujuan masyarakat dalam pembentukan HKm. Hutan Kemasyarakatn yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Permenlhk No. P.83/menlhk/setjen/KUM.1/10/2016).

Kelompok yang terbentuk di dusun Napasingkam terdiri dari 2 kelompok yaitu Kelompok Ingin Maju (33 KK), Kelompok Sada Arih (33 KK). Gabungan Kelompok Tani Hutan atau yang disingkat dengan Gapoktan HKm bernama Napasingkam Sejahtera. Kelompok maupun gabungan kelompok akan mengusulkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). IUPHKm tersebut adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabunagn kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi.